Latar 7.974 orang responden. Oleh karena itu pengurangan timbulan

Latar belakang: Jakarta– Biro Humas, 9 Februari 2016 –Bertepatan dengan peringatan Hari Sampah Nasional yaitu tanggal 21 Februari, KementerianLHK akan melakukan ujicoba penerapan kebijakan Kantong Plastik Berbayar.Ujicoba ini akan mulai diberlakukan di ritel modern anggota Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (APRINDO). Ada 22 kota yang siap menerapkan kebijakan tersebut,yaitu: Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, DKI Jakarta, Bandung,Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta,Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Denpasar, Kendari, Ambon, Jayapura, danPapua.

Program kebijakan kantong plastik berbayar bisa menjadilangkah kongkret pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah kantong plastik,kata Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya, TutiHendrawati Mintarsih dalam dialog Selamatkan Bumi dari Plastik di ruangSonokeling, Kementerian LHK, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (9/2/2016). Tutijuga menambahkan bahwa berdasarkan survey yang dibuat oleh Kementerian LHKdidapatkan persepsi publik tentang penerapan kebijakan kantong plastik berbayaryang disetujui oleh mayoritas (87,2%) responden yang sejak tanggal 5 Februari2016 hingga hari ini sudah diikuti oleh 7.974 orang responden.Oleh karena itu pengurangan timbulan sampah plastikdengan kebijakan kantong plastik berbayar optimis dapat diterapkan sertadisetujui oleh masyarakat. Hal ini juga sebagai salah satu jawaban atasinstruksi Presiden Jokowi agar penanganan sampah nasional harus segeradituntaskan.Fakta tentang sampah nasional sudah cukup meresahkan,yaitu bahwa Indonesia adalah peringkat kedua di dunia penghasil sampah plastikke Laut setelah Tiongkok.

Selain itu juga sampah plastik hasil dari 100toko/gerai anggota APRINDO selama 1 tahun akan menghasilkan 10,95 juta lembarsampah kantong plastik yang berarti sama dengan luasan 65,7 Ha kantong plastikatau sekitar 60 kali luas lapangan sepakbola.Kebijakan pengenaan Kantong Plastik Berbayar ini jugasejalan dengan amanat UU No.18 Tahun 2008 terutama pada pasal 19 dan 20.Kebijakan kantong plastik berbayar juga dimaksudkan untuk mendorong perilakumasyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan kantong plastik. Selain itu jikadikelola dengan baik maka sampah dapat menjadi barang berharga, karena sampahdapat diubah menjadi hal-hal yang berguna bagi kehidupan seperti: energi,listrik, pupuk kimia, serta manfaat ekonomi lainnya.(menlhk.go.id, “menuju penerapan kantong plastikberbayar”,diakses pada 7 desember 2017,19:35 WIB).

Tujuan : – memahami kebijakan kantong plastic berbayar.               – mengetahui uang hasil penjualankantong plastik.               – mengetahui keefektifan kebijakan kantongplastik berbayar.Pertanyaan : 1. Apakah kebijakan tersebut sesuaidengan UU ?                     2. Apakah kebijakan tersebut sudahefektif antara konsumen dan pengusaha ritel ?                     3.

Apakah hasil penjualan kantongplastik sudah tepat ?    Isi : Dari kajian kebijakan kantong plastic berbayar masihada mis regulasi sampah, kebijakan tersebut memang tidak perlu ada dan dalam UUtidak ada mengatur hal penjualan kantong plastic dan lainnya. Dalam penerbitansurat edaran Dirjen PSLB3 KLHK tersebut melanggar UU. Tipikor  yaitu penyalahgunaan wewenang/jabatan dimanapengusaha ritel menjual kantong plastic atas dasar surat edaran tersebut yangmana membuka peluang atau memerintahkan pungutan yang tidak semestinya. Ketikaperaturan ini mulai diberlakukan, ada banyak cara yang dilakukan pelaku bisnispasar modern untuk tetap melayani pelanggannya.

Salah satunya adalah menggantiplastik dengan kardus bekas untuk pelanggan yang berbelanja dalam jumlah cukupbesar. kebijakan ini seperti dua mata pisau yang tajam. Ketika plastikdikurangi penggunaannya, bahan lain seperti kertas atau kardus malahdiperbanyak.(kompasiana.

com diakses 7 desember 2017,19:35). Dalam dua kalipenerbitan surat edaran Dirjen PSLB3 KLHK semuanya mencerminkan pro pengusaharitel dan merugikan konsumen. Dalam surat edaran tersebut ditekankan oleh KLHKbahwa “KONSUMEN TIDAK PUNYA HAK MENERIMA GRATIS KANTONG PLASTIK”, memang tidak ada dalam aturan tapiitu kewajiban penjual untuk mengemas barang dagangannya. Dalam penggunaan DanaKPB dimasukkan dalam dan/atau sebagai Dana Tanggung jawab SosialPerusahaan yang mana sangat bertentangan. Membahas penarikan dana konsumenmilyaran perhari dan tanpa diketahui kemana hilangnya uang tersebut sangatrawan dipermainkan oleh pihak-pihak yang berkuasa di dalamnya.

Kesimpulan: Seharusnya pemerintah mengkaji lagi kebijakan kantong plastic berbayar agardapat lebih efektif dan sesuai pada undang-undang yang berlaku dalampenerapannya dan juga menimbang kebijakannya agar tidak ada pihak yangdirugikan. Informasi uang hasil penjualan kantong plastic dibuat lebihtransparan dan jelas pemakaiannya.