I. pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang

         I.     PENDAHULUANA.   LatarBelakang MasalahPerkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pria dan wanita yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan sebagai suami dan istri.

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. MenurutPasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “bahwa pengertian perkawinan sebagaiikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suamiistri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Perkawinan merupakan suatuperjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya denganperjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalamperkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannyaselain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Di sisi lain dalam halpembatalan perjanjian, perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinanharus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulahperkawinan dapat diputuskan, salah satunya melalui pembatalan perkawinan.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan mendapat pengaruh yang besar dari berbagai agama karenaberdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan ditegaskan bahwa “sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukummasing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan”.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Karena ketentuan Pasal 2 Ayat (1)Undang-Undang Perkawinan ini, ada dua aturan hukum yang harus dijadikanpedoman, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agama padasisi lain.Agama Katolik merupakan salah satuagama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang mulai masuk di Indonesia sejakmasa penjajahan dan telah mendapatkan pengakuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Agama Katolik baru memasuki tanah Jawa pada masapemerintahan Gubernur Jendral Herman Willem Daendels di Batavia awal abad 19 dengan didirikan gereja pertama di sanapada tahun 1807 dan disertai dengan diakuinya oleh Vatikan. Vatikan sebagai tempat kedudukanPaus yang menjadi pemimpin tertinggi agama Katolik menjadi pusat dari GerejaKatolik seluruh dunia. Hal tersebut juga menimbulkan terjadinya sentralisasidalam peraturan-peraturan dan kebiasaan pada umat Katolik di seluruh dunia yangberpedoman pada Dokumen Gereja yang diterbitkan di Vatikan.

Dari sekian banyakDokumen Gereja, terdapat kodifikasi hukum kanon yang berlaku bagi seluruhGereja Katolik di dunia, yaitu Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici). Kedudukan dan kekuatan Kitab HukumKanonik terhadap sistem hukum di Indonesia mendapat pendasaran dan kekuatannyadalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Pancasila.Dalam konteks studi Hukum Gereja,kasus pembatalan perkawinan kanonik adalah kasus di mana perjanjian perkawinanantara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu tidak sah sehingga tidaktercipta sebuah perkawinan.B.    RumusanMasalahBerdasarkan uraian yangtelah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian iniadalah:1. Untuk mengetahui persyaratan dan prosespembatalan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik dan Undang-Undang Perkawinan.

2. Untuk mengetahui akibat hukumpembatalan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik dan Undang-Undang Perkawinan.     II.     PEMBAHASANA.   PerbandinganPersyaratan dan Proses Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinandan Kitab Hukum KanonikPembatalan Perkawinandiatur dalam pasal 22 hingga 28 UU Perkawinan, dimana perkawinan dapatdibatalkan apabila para pihak yang terlibat tidak dapat memenuhi syarat-syaratsahnya perkawinan. Hukum pembatalan perkawinan memiliki dasar yang kuat,ditunjukkan dari dari apabila pasangan yang membatalkan perkawinan, tidak akanmengurangi ketentuan Pasal 1 Ayat(2) dan Pasal 4 dalam UU Perkawinan.

Dalam Agama Katolik,dasar pelaksanaan hukum didasarkan pada Kitab Hukum Kanonik. Pembatalanperkawinan pada KHK diatur dalam kanon 1676 – 1691.Menurut UU Perkawinan,perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat untuk melangsungkanperkawinan tidak terpenuhi. Selain hanya syarat yang tidak terpenuhi, faktordan alasan untuk membatalkan perkawinan juga diatur di dalam UU Perkawinan.Sedangkan menurut KitabHukum Kanonik, ada tiga alasan mendasar yang dapat menyebabkan sebuahperkawinan dibatalkan, antara lain:1.

      Kasuskarena halangan yang menggagalkan.Kasus karena halanganyang menggagalkan ini bisa terjadi karena antara kedua belah pihak terdapatcacat atau terdapat salah satu dari 12 halangan nikah yang menggagalkansebagaimana dicantumkan dalam Kanon 1083-1094, Kitab Hukum Kanonik.2.      Kasuskarena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik.

Kasus karena cacat atauketiadaan tata peneguhan kanonik terjadi karena perkawinan yang disangkakantelah terjadi antara pasangan suami-istri itu, terjadi namun belum dikukuhkanatau belum memiliki kepastian hukum kalau mereka pernah dikukuhkan di gerejaoleh pemimpin gereja.3.      Kasuskarena cacat dalam kesepakatan perkawinanKasus karena cacat dalamkesepakatan perkawinan yang terjadi karena perkawinan yang dilangsungkan ituterjadi karena keterpaksaan, penipuan, atau pun karena ancaman.UUPerkawinan secara tegas mengatur menyangkutkelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaan serta pihak pihak yang dapatmengajukan pembatalan perkawinan tersebut.

Di dalam agama Katolik, pihak yangberhak untuk mengajukan pembatalan diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, yaituKanon 1674. Kanon 1674 menyatakan bahwa yang dapat menggugat perkawinan adalahpasangan suami-isteri dan promotor iustitiae; jika nullitasnya sudah tersiarapabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan.Pembatalan perkawinan dapatdiajukan ke pengadilan agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteriatau tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan dianggap batal setelah putusandiberikan oleh Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlakusejak saat berlangsungnya perkawinan.Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinanmemiliki prosedur yang runtut dan rinci, yaitu dimulai dari pengajuan gugatan,penerimaan perkara,pemanggilan dan persidangan. Sedangkan dalam pembatalanperkawinan Katolik, pembatalannya memiliki proses dan tahapan tertentu.

Pembatalanperkawinan Katolik dapat diajukan di pengadilan gerejawi yang memilikikompetensi relative untuk memutuskan pembatalan perkawinan tersebut.Undang-Undang Perkawinan dan KitabHukum Kanonik memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam mengatur danmemberikan jalan keluar bagi kasus pembatalan perkawinan. Di dalamUndang-Undang Perkawinan maupun Kitab Hukum Kanonik, keduanya sama-samamengakui perkawinan sebagai bentuk perjanjian khusus yang mengikat dua orangmanusia berbeda agar menjadi satu kesatuan dengan status suami dan isterisecara sah. Di sisi pembatalan perkawinannya, kedua dasar hukum ini sama-samamengakui adanya pembatalan perkawinan yang didasarkan dan disebabkan darihal-hal tertentu, secara internal maupun faktor eksternal.

Tidak hanya itu, keduadasar hukum ini juga mengatur dan memiliki syarat untuk pihak yang dapatmengajukan pembatalan perkawinan, dan pasangan suami-isteri di mata kedua dasarhukum ini dapat mengajukan pembatalan perkawinan.B.    PerbandinganAkibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KitabHukum KanonikAkibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum,sehingga akibat yang muncul dari pembatalan perkawinan secara hukummempengaruhi pihak-pihak yang terkait perkawinan, termasuk keduabelah pihakyang sebelumnya melangsungkan perkawinan.

Menurut UU Perkawinan, suatu perkawinan disebut batal setelahkeputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saatberlangsungnya perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang dimuatdalam Pasal 28 ayat (2) adalah bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadappihak-pihak berikut:1.     Anak-anak yangdilahirkan dari perkawinan tersebut2.

     Suami atau isteriyang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama3.     Orang-orangketiga lainnya tidak termasuk dalam poin (1) dan (2)Sedangkan dalam Kitab Hukum Kanonik, hal-hal mengenai akibat hukumdari pembatalan perkawinan terhadap anak dan harta benda tidak diatur. Menurutkanon 1671 perkara perkara perkawinan orang orang yang telah dibabtis darihaknya sendiri merupakan wewenang hakim gerejawi. Dapat disimpulkan bahwawewenang hakim gerejawi hanya meliputi hubungan perkawinan yang sudah disahkanoleh gereja saja dan tidak mengatur mengenai akibat-akibat perkawinan, salahsatunya adalah anak dan harta bersama. Karena di KHK tidak diatur mengenaiakibat hukum dari pembatalan perkawinan, maka akibat hukum yang ditimbulkanakan mengacu ke UU Perkawinan dan KUH Perdata.

  III.      PENUTUPBerdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:1.      Ketentuanpembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHK pada dasarnya memilikikonsep yang sama, yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat perkawinantidak sah atau terpenuhi. Syarat sahnya suatu perkawinan diatur secara lebih kompleksdi dalam KHK dibandingkan UU Perkawinan. Hal ini dikarenakan KHK memiliki lebihbanyak syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dikatakan sah.2.      Didalam UU Perkawinan terdapatketentuan yang terkait akibat pembatalan perkawinan terhadap anak yangdihasilkan selama perkawinan dan harta bersama suami istri.

Sedangkan di dalamKitab Hukum Kanonik sebaliknya tidak mengatur hal-hal yang bersifat perdata danmencantumkan dasar hukum agar hal-hal yang bersifat perdata dapat diselesaikansesuai hukum perdata yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan mengenai akibathukum dari pembatalan perkawinan diatur secara lebih mendetail dalam UUPerkawinan.Darihasil penelitian di atas, maka penulis menyarankan agar masyarakat secara umumdapat mengerti syaratsahnya perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan agar kedua belah pihak yangmelangsungkan perkawinan dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiridapat dicapai dan dapat menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kebatalandalam perkawinan yang dilangsungkan. Bagimasyarakat yang khususnya beragama Katolik agar memastikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhisyarat sah perkawinan yang diatur Kitab Hukum Kanonik.

Kendati demikian,apabila terdapat masalah-masalah perkawinan yang berakar dari syarat sahnyaperkawinan itu sendiri, pembatalan perkawinan dapat menjadi jalan keluar dalampermasalahan perkawinan Katolik. Sehingga perkawinan yang pada dasarnya tidakmemenuhi syarat sahnya perkawinan itu sendiri tidak mengikat dan merugikansalah satu atau kedua belah pihak.