Di berdampak pula pada peningkatan ekonomi suatu Negara, sehingga

Dijaman era globalisasi sekarang ini, dengan semakin meningkatnya perkembangandunia bisnis, maka dengan demikian, para pengusaha tentu memiliki caratersendiri untuk mengembangkan bisnis yang mereka kelola dengan sebaik mungkin,yang tentunya akan berdampak pula pada peningkatan ekonomi suatu Negara,sehingga kelak secara bertahap akan tercipta berbagai macam lapangan pekerjaan.Telahkita ketahui bersama bahwa dalam membentuk suatu hubungan kerja, tentudiperlukan adanya perjanjian kerja yang dijadikan sebagai sarana terdahulu. Didalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, dijelaskan bahwa Perjanjian adalah suatuperbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadapsatu orang atau lebih. Sedangkan pengertian Perjanjian Kerja menurut Pasal 1ayat 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskanbahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusahaatau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban parapihak.

Namundisayangkan, dengan banyaknya perjanjian standar didalam kehidupan masyarakatpada umumnya dimanfaatkan oleh pihak yang mempunyai keunggulan ekonomi yangdominan. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki, maka dalam setiap hubunganhukum, pihak pemberi kerja akan dengan leluasa menentukan isi dan luasperjanjian secara sepihak, dan mencantumkan syarat-syarat atau klausulaeksonerasi di dalam perjanjian kerja tersebut.Denganadanya syarat-syarat (klausula) sepihak seperti itu, maka tentunya terdapatkontrak yang akan merugikan salah satu pihak yang lebih lemah baik disebabkanoleh posisi maupun keawamannya yang hanya menerima apa yang diberikan itu. 1Secaraumum tentu sudah sering kita temui penggunaan klausula eksonerasi didalamkontrak, baik pada skala besar ataupun kecil. Sulit dihindari, jika klausulaeksonerasi tercantum didalam kontrak karena demi kebutuhan yang sifatnyaefisien dan juga praktis, dimana keberadaanya disebabkan oleh adanya ketentuanPasal 1338 KUHPerdata yang memuat asas kebebasan berkontrak, dan memberikanpeluang kepada mereka untuk memuat syarat-syarat pada kontrak yang dirancangnyaagar sesuai dengan keinginannya tanpa mempertimbangkan pihak lain yang jugatermasuk bagian dari kontrak. Terkesanbahwa keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak memiliki batasan, terlebihhukum kontrak yang ditemukan dalam KUHPerdata menganut sistem terbuka, sehinggadalam praktik dunia bisnis dimanfaatkan sebagai kekuatan oleh pihak yang merasakedudukannya di atas dari pihak yang lain.

KUHPerdata di Indonesia hanyamengatur pembatasan kontrak yang sifatnya masih umum dan tidak ada ketentuanyang mengatur tentang klausula eksonerasi. Kontrak demikian biasa didapatkandalam kontrak baku atau standar, meskipun klausula tersebut juga amat mudahdimuat sekalipun tidak berbentuk kontrak baku. Berbedahalnya dengan NBW Belanda yang mulai berlaku sejak tahun 1992 terdapat ketentuanyang menyebutkan adanya klausula yang memberatkan (onredelijk bezwarend) yang tidakdikehendaki oleh NBW Belanda itu sendiri, sehingga klausula eksonerasi termasukke dalam klausula yang memberatkan tersebut.2 1.2 Tujuan PenulisanPenelitianini bertujuan untu mengetahui apakah ada pembatasan terhadap keberadaanklausula eksonerasi dalam perjanjian kerja secara teoritis agar penggunaannyatidak merugikan pihak yang lebih lemah, sehingga asas keseimbangan para pihakkhususnya dalam perjanjian kerja standar lebih terjamin.II.  ISI MAKALAH 2.1.

Metode PenelitianMetodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitianini bersifat deskriptif, karena merupakan penelitian yang menjelaskanpermasalahan mengenai ada tidaknya pembatasan klausula eksonerasi dalamperjanjian kerja. Bahan-bahan hukum yang diteliti meliputi bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan ini bahan hukum primernya meliputiyaitu KUHPerdata serta UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan UUPerlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Bahan hukum sekundernya terdiri dari berbagaibuku, teks, literatur maupun jurnal di bidang Hukum Perikatan dan HukumKetenagakerjaan.

  1Badrulzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, dkk, 2016, Kompilasi HukumPerikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 232 SutanRemy Sjahdeni, dalam Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan,Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal.

345.