BAB effect, fixed effect atau random effect. Sedangkan alat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

2.1                   
Kajian
Pustaka

(Hartanto, 2015)
melakukan penelitian tentang pengeluaran pemerintah melalui belanja daerah.
Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk kepentingan
masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini
untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk, DBH, DAU, dan DAK
terhadap Pengeluaran Pemerintah.

            Jenis penelitian ini menggunakan uji
signifikansi memakai pendekatan fixed
effect dan random effect, yang
bertujuan untuk memilih hasil regresi antara common effect, fixed effect atau random effect. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian
model regresi ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data time series dan data cross section.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD,
DBH, DAU, DAK memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran
pemerintah, Variabel jumlah penduduk bertanda negatif dan berpengaruh
signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

            (Devita, Andri; Delis, Arman;
Junaidi, 2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh pendapatan asli
daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah
kabupaten/kota di provinsi jambi. Yang menggunakan variabel dependen nya
pengeluaran pemerintah dan variabel independen nya PAD, DAU, dan Penduduk.

            Jenis penelitian ini menggunakan
data sekunder berupa data dari APBD dan Jumlah Penduduk. Sedangkan alat
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan
gabungan data antara data time series
dan data cross section.

            Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa PAD, DAU, dan Penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh
signifikan terhadap perkembangan atau peningkatan belanja langsung
kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

(Alodia,
Moristha, 2016) melakukan penelitian tentang Analisis alokasi belanja daerah
kabupaten/kota di provinsi banten. Belanja daerah adalah semua penggeluaran
pemerintah daerah pada suatu anggaran yang terdiri dari 3 komponen yaitu
penerimaan, belanja rutin, dan belanja pembangunan. Tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui PAD, DAU dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap alokasi
belanja modal di provinsi Banten.

            Jenis penelitian ini menggunakan data
kuantitatif dan data yang diguakan adalah data sekunder. Sedangkan alat
analisis yang digunakan dalam penelitian model regresi ini adalah data panel yang
merupakan gabungan data antara data time
series dan data cross section.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD,
DAU, dan Jumlah Penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan
terhadap belanja daerah.

            (Armawaddin, Muhammad, 2015) menganalisis
penelitian tentang Analisis Flypaper
Effect pada belanja daerah kabupaen/kota di Sulawesi Tenggara. Flypaper Effect terjadi dikarenakan
ketidaktahuan atau ketidakpeduliaan masyarakat / penduduk mengenai pembelanjaan
dan pembiayaan serta keputusan yang diambil sebab akibat dari kesalahan
persepsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui komposisi penggunaan
antara PAD dan DAU sebagai sumber belanja kabupaten/kota. .

     Jenis penelitian ini merupakan penelitian
eksplanatoris yaitu menjelaskan hubungan kausalitas melalui pengujian hipotesis.
Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian model regresi ini
adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data time series dan data cross
section.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
gejala Flypaper Effect pada belanja
daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara karena terjadinya penggunaan dana
belanja yang inefisiensi dan pemerintah daerah terlalu menggantungkan transfer
pemerintah dalam pembiyaan belanja daerahnya.

 

2.2  Landasan Teori

2.2.1 Pengeluaran
Pemerintah

                 Pengeluaran pemerintah menurut
teori Keynes , merupakan unsur dari permintaan agregat. Konsep perhitungan
pendapatan nasional Y = C + I + G + X – M atau yang dikenal sebagai rumus
pendapatan nasional, dimana variabel Y sebagai penawaran agregat dan variabel
C, I, G, X dan M sebagai permintaan agregat. Variabel G melambangkan
pengeluaran pemerintah, dengan membandingkan variabel G terhadap Y dari waktu
ke waktu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel G (pengeluaran
pemerintah) dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

                 Pengeluaran
pemerintah pusat dan daerah dapat dibagi menjadi tiga kelompok antara lain belanja
pemerintah menurut organisasi atau anggaran, belanja pemerintah menurut fungsi,
dan belanja pemerintah menurut jenis belanja. Jenis belanja meliputi :

1.     Belanja
pegawai, dana yang dikeluarakan sebagai bentuk kompensasi dalam bentuk uang
(gaji) yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai bentuk imbalan jasa
atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

2.     Belanja
barang, pengeluaran dalam pembelian barang dan jasa yang dapat dikelompokkan
menjadi 3 kategori :

·       Belanja
pengadaan barang dan jasa

Belanja yang dikeluarkan
sehari-hari untuk membiayai kebutuhan kantor sebagai pengadaan dan penggantian
peralatan kantor dan lain-lain.

·       Belanja
pemerintah

Pengeluaran untuk mempertahankan
aset tetap atau aset lainnya tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja,
sebagai contoh pemeliharaan bangunan kantor, tanah rumah dinas, kendaraan dinas
dan saran lainnya.

·       Belanja
pengeluaran

Pengeluaran yang digunakan untuk
membiayai perjalanan dinas sebagai studi banding intansi terkait.

3.     Belanja
modal, pengeluaran anggaran untuk menambah aset tetap dan aset lainnya. Aset
tetap tersebut digunakan untuk operasional kegiatan satuan kerja sehari-hari
dan tidak untuk dijual.

4.     Pembayaran
bunga utang, pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas utang
yang dipinjam baik utang dalam negri maupun utang luar negri.

5.     Subsidi,
suatu pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada suatu produsen, distributor
dan konsumen maupun masyarakat

6.     Belanja
hibah, belanja dalam bentuk uang, barang dan jasa dari pemerintah kepada BUMN,
pemerintah negara lain, pemerintah daerah dan organisasi internasional.

7.     Bantuan
sosial, transfer uang atau barang yang diberikan ke masyarakat atau lembaga
masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan pangan

2.2.2
PAD (Pendapatan Asli Daerah)

                             Dengan adanya
kebijakan desentralisasi pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur
dan mengurusi rumah tangganya sesuai dengan UU yang berlaku. Dengan adanya
kewenengan tersebut pemerintah daerah berwenang untuk membuat kebijakan guna mensejahterakan
rakyatnya. Indikator keberhasilan perkembangan dan pembangunan suatu daerah
dilihat dari besar kecilnya anggaran PAD yang terealisasi. Potensi paling besar
bersumber dari masyarakat sendiri yaitu dari pajak dan retribusi daerah,
sebagian bersumber dari hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan
kekayaan dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun jenis-jenis Pendapatan Asli
Daerah antara lain ialah :

·       Pajak daerah,
menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah adalah sebuah
kontribusi wajib yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pribadi maupun badan
yang bersifat memaksa. Pajak adalah salah satu usaha untuk mewujudkan
kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayan pembangunan. Menurut
golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak
tidak langsung dan menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak
subjektif dan pajak objektif. Pajak daerah mempunyai fungsi ganda yaitu sumber
pendapatan daerah budgetary dan
sebagai pengatur regulatory. Fungsi budgetary berfungsi sebagai sumber dana
yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dan fungsi regulatory sebagai alat untuk mengatur
dalam pelaksanaan kebijakan baik dibidang sosial maupun ekonomi
(Rahardjo,2010:72).

·       Retribusi daerah,
(Halim, 2008:239) retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber
dari retribusi kesehatan, pasar/ perkotaan, pemakaian kekayaan daerah, air,
jembatan timbang dan lain sebagainya. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 terdapat
30 jenis retribusi yang dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu retribusi
jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

·       Hasil kekayaan daerah yang
dipisahkan, Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menggolongkan jenis hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dibagi menurut objek pendapatannya
antara lain laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, laba
atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan laba atas
penyertaan modal pada perusahaan swasta.

·       Lain-lain pendapatan yang sah,
menurut UU Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaann keuangan daerah,
menerangkan bahwa lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan daerah
selain PAD dan dana perimbangan, antara lain penjualan aset daerah yang tidak
dipisahkan, penerimaan jasa giro, potongan dan selisih nilai tukar, pendapatan
bunga deposito, dan tuntutan ganti rugi dan komisi.

2.2.3
Dana Perimbangan

                             Dana
perimbangan bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk dikelola oleh
pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendanai dan mendukung
pemda dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi sebagai tujuan membentuk
daerah otonom, menurut UU Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana
perimbangan dibentuk sebagai suatu dukungan untuk menjalankan program otonomi.
Dana perimbangan diberikan kepada daerah untuk meningkatkan sektor publik
seperti pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan dibagai
menjadi 3 sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 yaitu :

·       Dana Bagi Hasil,
merupakan sumber penerimaan daerah yang memperhatikan potensi penghasil daerah
dan dibagi menjadi 3 bagian :

1.    
dana bagi hasil pajak bumi dan
bangunan

2.    
dana bagi hasil biaya perolehan hak
atas tanah dan bangunan

3.    
dan bagi hasil PPh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negri dan penghasilan

·       Dana Alokasi Umum,
dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah demi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam
pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Tujuan DAU sama dengan DBH yaitu meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana alokasi umum terbagi menjadi dua
yaitu :

1.    
Dana alokasi umum untuk provinsi

2.    
Dana alokasi umum untuk daerah
kabupaten/kota

·       Dana Alokasi Khusus,
digunakan hanya untuk membiayai investasi pengadaan dan peningkatan perbaikan
sarana prasana tetapi memiliki periode yang terbatas yaitu tidak lebih dari
tiga tahun, selain itu dana alokasi khusus digunakan untuk mendanai kegiatan
khusus yang ditetapkan pemerintah secara prioritas dan nasional, dana alokasi
khusus juga digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di beberapa daerah yang
mengusulkan. Tetapi ada beberapa sektor yang tidak dapat di danai oleh dana
alokasi khusus seperti biaya administrasi, biaya pelatihan, biaya penyiapan
proyek dalam bentuk fisik, biaya perjalanan pegawai, dan biaya umum sejenis
lainnya.

2.2.4  Populasi

                             Populasi
adalah sekumpulan individu yang hidup di tempat yang sama atau dengan kata lain
penduduk, penduduk atau warga merupakan jumlah yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi di suatu daerah. Populasi atau penduduk setiap tahun akan bertambah dan
mengalami peningkatan dimana semakin terjadinya penambahan pada populasi maka
akan terjadinya masalah fiskal dalam penyedian fasilitas kesehatan, pendidikan
dan pelayanan masyarakat lainnya. (Putriani, 2011) menerangkan semakin
bertambahnya jumlah penduduk atau populasi akan mendorong peningkatan kebutuhan
barang publik yang mana saat meningkatnya kebutuhan barang publik harus
diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang harus ditambah oleh
pemerintah yang akan menyebabkan kenaikan anggaran pada pengeluaran pemerintah.

 

2.3  Hipotesis

      Hipotesis
dalam penelitian ini adalah :

1.     Pendapatan
Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah.

2.     Dana
Perimbangan berpengaruh positif pada Pengeluaran Pemerintah.

3.     Populasi
berpengaruh positif pada Pengeluaran Pemerintah.